Konflik yang terjadi antar warga di Lampung Selatan, kuat karena faktor sejarah dan sosiologis yang dalam. Tidak terlepas dari politik etis pada zaman Hindia Belanda tentang program irigasi, edukasi, dan transmigrasi.
Demikian yang dikatakan oleh peneliti asal Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta melihat akar persoalan yang terjadi di Lampung Selatan tersebut.
"Hal itu menyebabkan terjadinya proses `state building` dan akumulasi kapital, sehingga memunculkan perubahan demografi. Perubahan itu salah satunya kemudian menyebabkan gesekan antara warga asli dengan pendatang (transmigran)," kata peneliti UGM Mohtar Mas`oed seperti yang dikutip Kantor Berita ANTARA, di Yogyakarta, Jumat (2/11/2012).
Dia menjelaskan, konflik belakangan ini yang memakan korban tewas, tidak berdiri sendiri. Sebab, konflik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konflik yang terjadi sebelumnya, dan kembali terulang.
"Konflik itu tidak hanya melibatkan suku-suku yang ada di Lampung Selatan, tetapi juga memiliki akar persoalan yang lebih dalam," lanjut Mas'oed yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM.
Ia mengatakan beberapa konflik yang sempat terjadi sebelumnya itu di antaranya terkait dengan persoalan transmigrasi, Perkebunan Inti Rakyat (PIR), dan tambak udang.
"Jadi, konflik tersebut merupakan kasus yang berulang dan lebih dalam lagi akar-akar persoalannya. Kebetulan kasusnya dipicu persoalan perempuan kemudian membesar hingga muncul korban," kata Mas`oed.
Sementara itu, peneliti PSKP UGM Samsu Rizal Panggabean mengatakan terulangnya konflik itu menunjukkan kegagalan dari pemerintah khususnya aparat keamanan.
Baginya, pihak keamanan harusnya sudah bisa melakukan tidakan mencegah mengingat peristiwa tersebut terjadi di tempat yang memang rawan sebuah konflik terulang lagi.
"Penanganan konflik tersebut harus lebih serius dari apa pun yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, polisi, dan tokoh masyarakat di Lampung Selatan setelah insiden-insiden sebelumnya," katanya.
Menurut dia, aparat keamanan tidak berhasil menurunkan ketegangan dan mencegah kekerasan karena intervensi mereka dilakukan ketika konflik sudah hampir meluas.
Dalam kasus itu yang terjadi bukan pembiaran tetapi kegagalan mencegah kekerasan pada tahap awal konflik.
Kejadian tersebut, kata dia menunjukkan rekam jejak polisi, militer, dan pemerintah tidak bagus dalam menanggulangi kekerasan yang sebelumnya terjadi.
"Untuk daerah yang memiliki banyak indikator konflik termasuk insiden dan kekerasan yang berulang seperti di Lampung Selatan, pencegahan harus menjadi pendekatan utama pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat
0 komentar:
Posting Komentar