Pembiayaan syariah ke sektor UMKM yang telah mencapai 70% hingga September 2012, dinilai belum cukup. Butuh juga kejelasan peran dari pemerintah dan bank sentral. Seperti apa?
Rhesa Yogaswara, Senior Consultant of QASA Strategic Consulting mengatakan, berbicara mengenai sektor riil, salah satunya adalah berbicara mengenai sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bagaimanakah kondisi terkini sektor riil di Indonesia? “Pemerintah saat ini banyak menetapkan kebijakan-kebijakan dan program pengembangan untuk terus mendongkrak ekonomi UMKM,” katanya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Senin (5/11/2012).
Namun, lanjutnya, program-program yang sudah direncanakan hanyalah sederet program tanpa adanya realisasi yang jelas. “Hal ini, dikarenakan program-program pengembangan UMKM yang dilakukan oleh 26 lembaga pemerintah dan kementrian itu masih dinilai tidak terkoordinasi dengan baik,” ungkap dia.
Dia menjelaskan, pemerintah saat ini masih memfokuskan pada bantuan atau insentif, untuk pengembangan dan pertumbuhan kegiatan UMKM. “Sedangkan program pelatihan, pendampingan dan pembangunan infrastruktur daerah, masih sangat diharapkan menjadi program pemerintah yang akan mendongkrak sektor riil,” timpalnya.
Pada saat yang sama, kata dia, peran Bank Sentral masih dinilai belum jelas di mata para pengusaha UMKM. Pasalnya, baik bank konvensional maupun perbankan syariah harus tetap mempertimbangkan resiko yang mungkin saja terjadi. “Apalagi, bagi perbankan syariah di Indonesia yang menggunakan sistem bagi hasil/nisbah,” ungkap dia.
Berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI), pembiayaan syariah ke sektor UMKM di Indonesia telah mencapai angka 70% dari jumlah pembiayaan keseluruhan. “Jika angka 70% tersebut dinominalkan, sebesar Rp58 triliun telah digelontorkan oleh perbankan Syariah di Indonesia hingga akhir bulan September 2012, dalam rangka mendukung pembiayaan UMKM tersebut,” tutur Rhesa.
Sementara itu, lanjutnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM di Indonesia berjumlah 52 juta. Sekitar 90% dari total jumlah UMKM di Indonesia tersebut adalah pengusaha mikro.
Pembiayaan untuk UMKM yang disalurkan oleh perbankan Syariah, dilakukan oleh beberapa pihak perbankan syariah Indonesia seperti Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Pembiayaan untuk keperluan pengusaha UMKM jauh lebih besar daripada pembiyaan yang terfokuskan pada retail customer perbankan syariah yang mencapai 23,9 triliun saja.
Rhesa meninlai hal itu sebagai sebuah kemajuan yang cukup baik bagi perbankan syariah dalam mendongkrak pertumbuhan sektor UMKM. Sebanyak, 52 juta pengusaha UMKM di Indonesia telah mendapatkan dukungan pembiayaan sebesar Rp58 triliun dengan skema syariah.
Angka tersebut, lanjutnya, jauh lebih tinggi dibandingkan bantuan perbankan dengan skema konvensional yang hanya Rp25 triliun.
Di atas semua itu, Rhesa menegaskan, sebenarnya masih banyak peran perbankan syariah yang bisa dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan UMKM. Hanya saja, peran tersebut masih perlu diselaraskan dengan peran pemerintah.
Sebab, kata Reza, untuk mendongkrak ekonomi UMKM tidak melulu berupa bantuan dana. “Ada juga faktor-faktor penunjang seperti pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pemasaran, export/import, dan lain-lain yang mungkin bisa difasilitasi oleh perbankan syariah
0 komentar:
Posting Komentar